Badan Pengusahaan (BP) Batam menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga kondusifitas iklim investasi di Batam, Kepulauan Riau. Langkah ini menyusul perluasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga tersebut yang kini mencakup kewenangan perizinan berinvestasi dan pengelolaan 14 pulau tambahan.
BATAM — Perluasan kewenangan yang diterima BP Batam membawa konsekuensi baru pada aspek keamanan dan ketertiban di kawasan investasi. Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyebut sinergi dengan aparat kepolisian menjadi kebutuhan mendasar agar iklim usaha tetap berjalan sehat dan kondusif.
Penambahan 14 pulau ke dalam wilayah kewenangan BP Batam serta pengalihan urusan perizinan berinvestasi menjadi tanggung jawab lembaga itu membuat pengawasan di lapangan semakin kompleks. Pengamanan kawasan industri dan pulau-pulau yang tersebar tidak bisa lagi ditangani sendiri oleh BP Batam.
Amsakar menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan salah satu faktor penentu utama bagi investor sebelum menanamkan modalnya. Gangguan keamanan sekecil apa pun di kawasan industri atau pulau komersial dapat memengaruhi citra Batam sebagai daerah tujuan investasi.
Oleh karena itu, kerja sama dengan Polri dinilai strategis untuk memastikan setiap proses bisnis di Batam berjalan tanpa hambatan. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat realisasi investasi di wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia tersebut.
Perluasan tupoksi yang dimaksud mencakup dua hal utama. Pertama, penambahan 14 pulau yang kini berada di bawah pengelolaan BP Batam. Kedua, kewenangan penuh atas penerbitan perizinan berinvestasi yang sebelumnya melibatkan proses lintas instansi.
Dengan kewenangan baru ini, BP Batam memiliki otoritas lebih besar dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha. Namun, hal itu juga menuntut kesiapan pengawasan di lapangan yang lebih luas, termasuk di wilayah kepulauan terluar yang rawan aktivitas ilegal.
Kolaborasi dengan Polri diharapkan mampu menciptakan efek gentar bagi pihak-pihak yang ingin mengganggu jalannya investasi di Batam. Pengamanan tidak hanya difokuskan pada kawasan industri utama, tetapi juga mencakup wilayah laut dan pulau-pulau yang baru masuk dalam kewenangan BP Batam.
Langkah ini merupakan respons cepat BP Batam terhadap dinamika baru pasca-perluasan mandat. Sinergi antara otoritas kawasan dan aparat keamanan menjadi fondasi agar target pertumbuhan investasi di Kepulauan Riau dapat tercapai secara berkelanjutan.