BATAM — Wirya menilai persoalan yang muncul bukan sekadar masalah teknis, melainkan kegagalan sistemik dalam pengelolaan acara. Menurutnya, lemahnya koordinasi antara panitia dan kontingen menjadi akar dari kisruh tata kelola dan pendanaan yang ramai diperbincangkan.
"Kami sangat prihatin atas apa yang terjadi terhadap kontingen Pesparawi Kepri ini. Tata kelola dan pendanaan dari panitia terhadap kontingen carut-marut. Ini menjadi perhatian serius," kata Wirya, Senin (20/7/2026).
Keterlibatan Lembaga Gereja Dinilai Kunci
Wirya menegaskan bahwa Pesparawi, sebagai kegiatan gerejawi, semestinya tidak berjalan sendiri tanpa keterlibatan lembaga-lembaga aras gereja. Ia menyebut organisasi seperti PGI, PGLII, dan PGPI harus dilibatkan secara aktif dalam kepanitiaan.
Menurutnya, hal ini penting agar penyelenggaraan tetap berada pada jalurnya sebagai wadah pelayanan gereja. Meskipun mendapat dukungan anggaran dari APBD maupun APBN, unsur spiritual dan kelembagaan gereja tidak boleh diabaikan.
"Pesparawi jangan dipolitisasi dan harus dikembalikan kepada gereja. Pemerintah tetap memberikan dukungan, seperti halnya kegiatan keagamaan lain melalui Kementerian Agama, tetapi lembaga keagamaan juga harus dilibatkan," ujarnya.
Perbandingan dengan MTQ Jadi Sorotan
Wirya membandingkan tata kelola Pesparawi dengan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Ia menilai MTQ berjalan lebih baik karena tetap melibatkan unsur lembaga keagamaan meskipun didanai oleh pemerintah.
Ia menyayangkan pada pelaksanaan Pesparawi Nasional XIV di Manokwari, Papua Barat, 18–28 Juni 2026, unsur pendeta dari lembaga aras gereja di Kepri tidak dilibatkan dalam kepanitiaan. Kondisi ini, menurutnya, menjadi bukti lemahnya koordinasi dan harus menjadi bahan evaluasi serius.
Evaluasi Menyeluruh untuk Masa Depan
Wirya mendorong agar persoalan ini dijadikan momentum untuk membenahi sistem penyelenggaraan Pesparawi ke depan. Ia menekankan pentingnya perbaikan dari aspek administrasi dan koordinasi agar kontingen Kepri tidak kembali dirugikan.
"Ini harus menjadi momentum untuk membenahi sistem penyelenggaraan Pesparawi. Jangan sampai kejadian serupa terulang lagi," tegasnya.
