NATUNA — Aktivitas penangkapan ikan di perairan Natuna tengah menghadapi tekanan dari kapal asing yang diduga menggunakan jaring berkapasitas besar dan teknologi modern. Kondisi itu dikeluhkan nelayan lokal yang mayoritas hanya mengandalkan pancing tradisional, sehingga hasil tangkapan mereka dinilai terus menurun.
Bupati Natuna Cen Sui Lan mengungkapkan, para nelayan yang hadir dalam pertemuan pekan lalu menyampaikan keresahan mereka secara langsung. Keberadaan kapal asing tidak hanya mengancam kedaulatan, tetapi juga memukul produktivitas sektor perikanan skala kecil.
"Meski Natuna tidak memiliki kewenangan di wilayah laut, bukan berarti kami lepas tangan. Karena itu, kami mempertemukan nelayan dengan instansi berwenang agar berbagai temuan di lapangan dapat diketahui dan dicarikan solusi bersama," kata Cen di Natuna, Kamis.
Persoalan lain yang mengemuka adalah lambatnya respons aparat terhadap laporan nelayan. Menurut Cen, sebagian besar nelayan belum memiliki sarana komunikasi yang memadai untuk menghubungi pos TNI AL terdekat atau Guspurla Koarmada I.
Pemkab Natuna bersama Komandan Guspurla Koarmada I Laksamana Pertama TNI Nurlan sepakat mengupayakan bantuan alat komunikasi bagi para nelayan. Langkah ini dinilai krusial agar setiap temuan di lapangan bisa segera dilaporkan dan ditindaklanjuti tanpa penundaan.
"Kita memerlukan alat komunikasi agar nelayan dapat segera melaporkan temuan di lapangan kepada Guspurla atau Pos TNI AL terdekat sehingga dapat segera ditindaklanjuti," ujar Cen.
Selain itu, pertemuan tersebut juga diisi dengan edukasi mengenai batas negara di laut melalui peta. Natuna yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Vietnam membutuhkan pemahaman yang jelas bagi nelayan agar aktivitas melaut tetap aman dan tidak melanggar wilayah negara lain.
Pengurus HNSI Natuna Aprizal mengapresiasi inisiatif Pemkab yang memfasilitasi dialog langsung antara nelayan dengan TNI AL, Bakamla, dan PSDKP. Menurutnya, forum seperti ini memberikan ruang bagi nelayan untuk menyampaikan persoalan tanpa perantara.
"Bupati tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga telah memberikan kami ruang untuk berdiskusi dengan pihak berwenang," ujar Aprizal.
Ke depan, Pemkab Natuna berencana berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meninjau kembali kebijakan yang dinilai kurang sesuai dengan kondisi nelayan setempat. Langkah ini diambil untuk menjaga produktivitas sektor perikanan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap nelayan di wilayah perbatasan.