BINTAN — Kekhawatiran akan munculnya gesekan horizontal antara nelayan dan pihak korporasi mendorong Aliansi Nelayan Pesisir Bintan untuk terus menempuh jalur dialog resmi. Rudi Herdiawan menegaskan bahwa pihaknya tidak menginginkan terjadinya chaos atau bentrokan fisik di lapangan, namun situasi bisa meledak kapan saja jika aspirasi mereka tidak digubris.
Lokasi Pengerukan Tepat di Wilayah Tangkap Nelayan
Menurut Rudi, titik pengerukan pasir yang direncanakan berada tepat di area tangkapan aktif nelayan Bintan dan Lingga. Hal inilah yang memicu resistensi keras dari kalangan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut.
“Saya khawatir akan ada gejolak yang lebih besar, karena lokasi sedimentasi pasir berada tepat di wilayah nelayan,” ungkapnya kepada awak media.
Gerakan Murni dari Swadaya Masyarakat
Rudi menekankan bahwa gerakan penolakan sedimentasi ini berjalan secara mandiri tanpa keterlibatan organisasi nonpemerintah. Hingga saat ini, aliansi nelayan belum menggandeng atau menerima bantuan dari lembaga bantuan hukum maupun organisasi lingkungan dari luar.
“Untuk saat ini, pergerakan aliansi masyarakat nelayan Bintan dan Lingga murni gerakan dari masyarakat itu sendiri,” jelasnya.
Meski demikian, Rudi tidak menampik bahwa ada pihak yang mengaku sebagai perwakilan Walhi sempat turun ke lokasi. Namun, kehadiran mereka khusus untuk mendampingi konflik di Pulau Poto, bukan untuk masalah pengerukan pasir ini.
Jalur Dialog Resmi Jadi Andalan Terakhir
Aliansi nelayan berharap pihak eksekutif dan legislatif segera turun tangan untuk mengantisipasi konflik yang bisa meluas. Mereka terus berupaya menyampaikan aspirasi melalui jalur audiensi birokrasi, meski khawatir jalan tersebut bisa menemui kebuntuan.
“Oleh karena itu, para nelayan terus berupaya menempuh jalur dialog resmi,” imbuh Rudi.
Jika pemerintah pusat tetap melanjutkan kebijakan pembersihan sedimentasi laut tanpa melibatkan nelayan setempat, potensi gesekan fisik antarkedua belah pihak di laut dinilai sulit dihindari.
