TANJUNGPINANG — Pengumuman itu disampaikan dalam seminar "Sosialisasi Pos Bantuan Hukum bagi WNI Pra dan Pasca Bekerja di Malaysia" di Universitas Internasional Batam (UIB), Kamis (16/7). Acara ini digagas oleh Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur bekerja sama dengan Fakultas Hukum UIB.
Kepala Kanwil Kemenkum Kepri Edison Manik menyebut langkah ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem investasi sumber daya manusia maritim yang aman dan terintegrasi di wilayah perbatasan. "Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem investasi SDM maritim yang aman dan terintegrasi di wilayah perbatasan," kata Edison Manik dalam keterangan yang diterima di Tanjungpinang.
Seminar ini menghadirkan sejumlah pakar sebagai narasumber. Di antaranya Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Constantinus Kristomo, Plt. Atase Tenaga Kerja KBRI Kuala Lumpur Garda Arian Perdana, Kepala BP3MI Imam Riyadi, serta Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur Idul Adheman. Akademisi dan advokat UIB, Dr. Triana Dewi Seroja, juga turut mengisi sesi diskusi.
Dalam sambutannya, Duta Besar LBBP Republik Indonesia Raden Dato’ Imam Hascarya menekankan pentingnya pembekalan hukum bagi WNI. Ia menyebut pemahaman soal hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan hukum bisa meminimalisasi potensi masalah keimigrasian dan ketenagakerjaan di Malaysia.
Kegiatan ini juga diikuti secara interaktif oleh 16 paralegal dari Posbankum di Kota Batam. Mereka dipersiapkan sebagai garda terdepan pelayanan hukum di tingkat kelurahan. Para paralegal ini nantinya akan menjadi ujung tombak pendampingan hukum bagi WNI, baik sebelum keberangkatan maupun sekembalinya dari Malaysia.
Dekan Fakultas Hukum UIB Dr. Lu Sudirman membuka acara secara resmi. Ia mengapresiasi sinergi strategis antara perguruan tinggi, pemerintah, dan perwakilan RI di luar negeri untuk memperkuat literasi hukum masyarakat.
Pemilihan Posbankum Kepri sebagai pilot project bukan tanpa alasan. Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur menilai model pelayanan yang dikembangkan di Kepri sudah adaptif dan komprehensif. Ke depannya, model ini diharapkan bisa menjadi percontohan nasional dalam memberikan pendampingan hukum bagi pekerja migran di kawasan perbatasan.