NATUNA — Kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno ke Kabupaten Natuna pada Rabu (26/8/2026) tidak sekadar seremoni. Dalam rapat koordinasi tertutup bersama Bupati Natuna Cen Sui Lan di Kantor Bupati, pemerintah membahas tiga agenda strategis yang selama ini menjadi keluhan utama warga kepulauan: kode pelabuhan internasional, konektivitas udara, dan penguatan armada nelayan.
Arif Havas mengaku Natuna bukan daerah asing baginya. Saat menjabat Deputi Menko Maritim periode 2013–2017, ia rutin berkunjung ke sana. Namun, setelah bertugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Jepang, ia baru kembali lagi kali ini.
“Waktu saya menjadi Deputi Menko Maritim pada tahun 2013 sampai 2017, saya sering datang ke Natuna. Namun, setelah itu sudah cukup lama saya tidak datang ke sini,” ujar Arif kepada awak media di Natuna.
Salah satu hasil rakor yang paling dinanti adalah kepastian pengurusan kode internasional pelabuhan Natuna, yakni IDSTR. Arif menyatakan pemerintah sudah menyampaikan usulan ini ke Kementerian Perhubungan dan berharap segera diterbitkan regulasinya.
“Kami sudah menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan mengenai kode tersebut, yaitu IDSTR. Kami berharap hal ini dapat segera diatur sehingga Natuna bisa mendapatkan dan menggunakan kode internasional tersebut,” katanya.
Keberadaan kode ini bukan sekadar administratif. Dengan adanya IDSTR, pelabuhan di Natuna bisa menjadi pintu resmi untuk kegiatan ekspor-impor, yang selama ini harus transit melalui Batam atau Tanjung Pinang. Dampaknya langsung terasa pada biaya logistik komoditas perikanan dan kebutuhan pokok masyarakat.
Persoalan kedua yang diangkat adalah menurunnya frekuensi penerbangan ke Natuna. Arif mencontohkan perjalanannya kali ini yang harus transit di Batam, berbeda dengan pengalamannya satu dekade lalu ketika ada rute langsung dari Jakarta.
“Dulu, ketika saya sering datang ke Natuna, pernah ada penerbangan langsung dari Jakarta. Sekarang penerbangan langsung sudah sangat terbatas, bahkan hanya ada penerbangan tertentu dalam satu minggu,” ungkapnya.
Pemerintah, kata dia, tengah mengkaji pembukaan rute dari Bandung dan kemungkinan koneksi internasional dari Singapura. Namun, Arif mengingatkan bahwa keputusan akhir tetap bergantung pada kelayakan ekonomi dan prinsip supply and demand.
“Kita perlu melihat potensi yang ada dan bagaimana konektivitas udara ini dapat diperkuat. Tentunya hal tersebut berkaitan juga dengan biaya dan mekanisme supply and demand,” jelasnya.
Di sektor perikanan, kunjungan ini membawa angin segar bagi ribuan nelayan Natuna. Arif menyebut pemerintah tengah menjalankan program penguatan kapal perikanan yang dikoordinasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari kapal kapasitas sedang hingga ukuran lebih besar.
Program ini dinilai krusial karena mayoritas dari sekitar 3,2 juta nelayan Indonesia masih mengoperasikan kapal kecil dengan kapasitas tangkap terbatas. Dengan kapal yang lebih besar, nelayan Natuna bisa melaut lebih jauh dan meningkatkan hasil tangkapan.
“Karena itu, program penguatan kapal perikanan ini bisa menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan komunitas nelayan di Natuna,” katanya.
Arif juga membeberkan pengalaman keberhasilan program kerja sama dengan UNDP di Kawa, Maluku, berupa teknologi solar ice maker atau mesin pembuat es bertenaga surya. Sebelum ada program ini, nelayan di sana hanya mampu melaut satu hari karena es untuk mendinginkan ikan cepat habis.
Model serupa disebutnya bisa direplikasi di Natuna yang memiliki potensi sinar matahari melimpah sepanjang tahun. Teknologi ini dinilai solusi konkret untuk menjaga kualitas hasil tangkapan sekaligus memperpanjang durasi melaut nelayan.
Rapat koordinasi turut dihadiri Sekretaris Daerah Natuna Boy Wijanarko Varianto serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tim Wamenlu. Tidak ada keputusan final yang diumumkan hari ini, namun Bupati Cen Sui Lan dijadwalkan menindaklanjuti hasil rakor tersebut ke tingkat kementerian terkait.