BATAM — Program nasional SMK Go Global mulai berjalan di Kepulauan Riau. Sebanyak 20 calon pekerja migran Indonesia (PMI) mengikuti pelatihan tahap pertama yang digelar di BTP Batam, Rabu (26/8/2026).
Para peserta berasal dari latar belakang pendidikan yang beragam, tidak hanya lulusan SMK. Kepala BP3MI Batam, Kombes Pol Imam Riyadi, memastikan lulusan SMA hingga sekolah agama juga bisa mengikuti program ini.
"Artinya mereka bisa. Jadi tidak harus SMK, SMA pun bisa. Sehingga ketika nanti kami lakukan pelatihan, mereka memiliki sertifikasi dan bisa kita berangkatkan secara legal dan prosedural," ujarnya seusai kegiatan kick off di Batam.
Seluruh biaya pelatihan dibebankan kepada negara. Peserta mendapatkan fasilitas asrama, konsumsi, hingga uang saku selama mengikuti pelatihan.
Setelah dinyatakan lulus, mereka memperoleh sertifikasi kompetensi secara gratis. Program ini berlangsung hingga para peserta siap diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri.
Untuk angkatan pertama di Kepri, pelatihan difokuskan pada dua bidang, yakni housekeeping dan waiter. Materi pelatihan diselenggarakan melalui lembaga pendidikan vokasi swasta yang masuk dalam skema swakelola tipe III.
Kepala BP3MI Batam menyebut 20 peserta angkatan pertama ini akan diberangkatkan ke Turki. Hal itu sesuai dengan job order yang telah tersedia dari pengguna jasa di negara tersebut.
"Di Kepri ini untuk pelatihan pada siang hari ini di bidang housekeeping dan waiter. Nanti 20 orang ini akan kita berangkatkan sesuai dengan job order yang sudah ada, yaitu ke negara Turki," kata Imam.
Dua kelas berikutnya akan menyusul dengan total sekitar 40 peserta. Pelaksanaan program tersebut akan melibatkan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di Kepri.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang ditargetkan berlanjut hingga 2029. BP3MI Batam mencatat jumlah PMI asal Kepri yang diberangkatkan secara legal terus meningkat.
Hingga tahun ini, BP3MI Batam telah memberangkatkan 3.095 PMI secara legal dan prosedural. Khusus warga Kepri, jumlahnya mencapai lebih dari 2.000 orang yang ditempatkan di sejumlah negara, antara lain Singapura dan Rusia.
Imam menambahkan, keberhasilan ini sekaligus membalikkan stigma negatif terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang selama ini melekat di wilayah perbatasan.
"Alhamdulillah di tahun ini saya cukup senang dan bangga. Berkat kerja sama dengan semua stakeholder dan teman-teman pers, kita tahun ini bisa membalikkan stigma yang selama ini terkait perlintasan TPPO menjadi positif," ujarnya.