Rencana pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini tidak hanya menyasar kebutuhan guru secara umum. Sejumlah program sekolah unggulan yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), membutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) kependidikan yang lebih luas—termasuk tenaga perpustakaan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memproyeksikan kebutuhan 526.689 formasi guru nasional hingga 2026. Angka ini mencakup kebutuhan tenaga pendidik di madrasah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.
Proyeksi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun skema rekrutmen CPNS yang akan dibuka. Bagi para calon pelamar, ini berarti peluang besar terbuka lebar, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai guru atau memiliki latar belakang pendidikan.
Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa keberadaan pengelola perpustakaan yang kompeten merupakan syarat mutlak untuk mendukung kelancaran ekosistem pendidikan. Ia berharap dari sekitar 500 ribu formasi CPNS yang disiapkan, sebagian besar dialokasikan untuk pustakawan.
"Syukur dari 500 ribu itu PNS yang direkrut adalah pustakawan, sehingga perpustakaan kita menjadi perpustakaan yang berkualitas dan representatif untuk sekolah-sekolah prioritas," ujarnya di Jakarta, Senin.
Menurut Fikri, sekolah-sekolah prioritas yang baru dibangun tidak akan berjalan optimal tanpa didukung fasilitas perpustakaan yang memadai dan pengelola yang profesional. Ia mendesak pemerintah memasukkan posisi pustakawan sebagai formasi yang diutamakan dalam rekrutmen CPNS mendatang.
Selain membuka formasi baru, pemerintah juga menyiapkan jalur pengalihan status bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Lebih dari 230.000 PPPK paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu.
Selanjutnya, sekitar 900.000 PPPK penuh waktu akan mengikuti proses seleksi pada awal tahun 2027 untuk menjadi PNS. Pemerintah menyiapkan sekitar 500 ribu formasi untuk seleksi ini.
"Jadi siap-siap bagi PPPK yang penuh waktu untuk seleksi memperebutkan formasi," kata Fikri mengingatkan.
Artinya, meski sudah berstatus PPPK penuh, kesempatan menjadi PNS masih terbuka melalui kompetisi yang akan diumumkan secara resmi. Para PPPK perlu mempersiapkan diri dengan matang agar dapat lolos seleksi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan DPR berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru setelah pemerintah dan DPR menyepakati perbaikan status kepegawaian guru. Langkah ini menjadi prioritas berikutnya setelah status pekerjaan mereka diperjelas.
"Jadi klasternya kita perbaiki dulu, langkah berikutnya baru kesejahteraannya kita tingkatkan," ungkap Lalu Hadrian.
Bagi para pencari kerja, momentum ini menjadi menarik karena sektor pendidikan jelas diprioritaskan. Baik melalui jalur CPNS baru maupun seleksi PPPK, prospek karier di bidang pendidikan terbuka luas dan diiringi rencana perbaikan kesejahteraan.
Pantau terus pengumuman resmi dari Kementerian PAN-RB dan instansi terkait untuk mendapatkan informasi jadwal, syarat, dan tata cara pendaftaran yang lengkap.