KEPULAUAN RIAU — Dokumen yang diserahkan pada Minggu (14/6) itu berisi rekomendasi aksi taktis yang bisa segera dieksekusi. Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menyebut situasi saat ini bukan lagi waktu untuk bekerja dengan ritme biasa.
Tiga Langkah Prioritas yang Didorong Perindo
Dalam policy brief tersebut, Perindo merumuskan tiga pilar penyelamatan jangka pendek. Pertama, mendorong Bank Indonesia untuk mempertebal likuiditas di pasar spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Langkah ini dinilai krusial untuk mengeram volatilitas rupiah yang terus tertekan.
Kedua, Perindo merekomendasikan agar BI menjaga stabilitas saham-saham perbankan berkapitalisasi besar. Sebab, saham big banks disebut-sebut sempat tertekan akibat aksi jual bersih modal asing (net sell) yang masif dalam beberapa pekan terakhir.
"Kita tidak bisa lagi bekerja dengan ritme biasa atau menggunakan instrumen kebijakan konvensional di tengah situasi triple shock seperti ini," ujar Ferry dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu.
Bauran Kebijakan Moneter-Fiskal yang Solid
Perindo menekankan perlunya integrasi bauran kebijakan antara otoritas moneter dan fiskal. Ferry, yang juga mantan Komisioner KPU RI, menilai koordinasi yang longgar antara BI dan pemerintah hanya akan memperparah dampak gejolak global terhadap ekonomi domestik.
"Di satu sisi, BI harus mengoptimalkan intervensi di pasar valas dan mengevaluasi pergerakan suku bunga acuan secara taktis demi mengerem volatilitas rupiah," jelasnya. Langkah ketiga dalam pilar tersebut adalah memastikan kebijakan fiskal pemerintah tidak kontraproduktif dengan upaya stabilisasi moneter.
Konteks Pelemahan IHSG dan Rupiah
Langkah Perindo ini muncul di tengah tekanan berlapis yang dihadapi pasar keuangan Indonesia. IHSG tercatat anjlok signifikan dalam sepekan terakhir, sementara nilai tukar rupiah terus merangkak melemah mendekati level psikologis. Tak hanya itu, harga kebutuhan pokok juga mulai merangkak naik, menekan daya beli masyarakat.
Partai Perindo menyebut fenomena ini sebagai triple shock yang membutuhkan respons cepat dan terukur. Policy brief yang diserahkan bukan sekadar kritik, melainkan kontribusi pemikiran konstruktif yang diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan para pengambil kebijakan di tengah ketidakpastian geopolitik global yang masih tinggi.
