Rapat paripurna DPRD Kota Batam kembali digelar untuk menjaring jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026. Wakil Ketua I DPRD Batam Aweng Kurniawan memastikan pembahasan berlanjut ke tingkat Badan Anggaran, namun sejumlah catatan krusial soal pendapatan dan belanja daerah masih mengemuka. Dari optimalisasi pajak, infrastruktur, hingga kesiapan layanan dasar, ini enam isu yang menjadi sorotan utama dalam dokumen perubahan anggaran tersebut.
BATAM — DPRD Kota Batam melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 setelah mendengarkan jawaban Wali Kota Batam atas pemandangan umum fraksi. Wakil Ketua I DPRD Batam Aweng Kurniawan menyebut jawaban tersebut menjadi landasan bagi Badan Anggaran untuk mendalami ulang prioritas penggunaan uang negara di kota industri itu.
"Setelah rapat paripurna pemandangan fraksi-fraksi partai politik di DPRD, Wali Kota dijadwalkan memberikan jawaban atas pandangan fraksi berkenaan," kata Aweng dalam keterangannya, dikutip dari ANTARA.
Optimalisasi PAD Tanpa Menaikkan Tarif Pajak
Fraksi-fraksi DPRD mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa peningkatan pendapatan tidak semata-mata ditempuh melalui kenaikan tarif pajak.
"Upaya tersebut tidak semata-mata ditempuh melalui peningkatan tarif, tetapi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, pemutakhiran data objek pajak, digitalisasi pembayaran, peningkatan kepatuhan, serta penguatan pengawasan," ujar Amsakar.
Belanja Modal Infrastruktur Naik 20,98 Persen
Arah belanja daerah juga menjadi sorotan tajam. Pemerintah memastikan tambahan anggaran harus berkontribusi nyata pada kinerja dan manfaat publik, terutama di sektor infrastruktur.
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi meningkat 20,98 persen. Alokasi ini diarahkan untuk peningkatan kualitas jalan, penanganan banjir dan persampahan, keselamatan lalu lintas, serta penyediaan sarana transportasi publik yang lebih memadai.
Strategi Terpadu Atasi Banjir dan Sampah di Batam
Isu lingkungan perkotaan seperti banjir dan gunungan sampah masuk dalam daftar prioritas pembahasan. Pemerintah Kota Batam menyatakan penanganannya tidak bisa parsial dan harus dilakukan secara terpadu.
Langkah yang diusulkan mencakup peningkatan infrastruktur dan drainase, pemeliharaan berkala, pengendalian kawasan, hingga pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Pendekatan ini diharapkan mampu menekan risiko bencana di musim hujan serta mengurai persoalan sanitasi warga.
Pendidikan dan Kesehatan: Lebih dari Sekadar Angka Cakupan
Pelayanan dasar tetap menjadi prioritas dalam perubahan anggaran. Untuk sektor pendidikan, pemerintah mengarahkan pembangunan pada pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan kapasitas tenaga pendidik.
Sementara di bidang kesehatan, pemerintah memberikan catatan penting terkait capaian Universal Health Coverage (UHC). Cakupan kepesertaan dinilai belum cukup, karena kualitas layanan, ketersediaan tenaga medis, obat, dan alat kesehatan juga harus menjadi perhatian utama.
Penyertaan Modal Rp20 Miliar ke Bank Riau Kepri Syariah
Pembahasan juga menyentuh rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar untuk penambahan penyertaan modal pada Bank Riau Kepri Syariah.
Wali Kota Amsakar menyebut rencana tersebut akan melalui kajian kelayakan yang matang. Ia menegaskan bahwa keputusan harus mempertimbangkan manfaat ekonomi, target kinerja, serta risiko investasi agar sesuai dengan kepentingan daerah.
Langkah Lanjutan di Tingkat Badan Anggaran
DPRD Kota Batam selanjutnya akan membawa seluruh jawaban pemerintah ke pembahasan lebih detail. Aweng Kurniawan menyatakan proses akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tahapan ini menjadi ruang bagi dewan untuk mendalami jawaban pemerintah sekaligus memastikan perubahan anggaran yang ditetapkan nantinya benar-benar selaras dengan kebutuhan daerah dan kepentingan masyarakat Batam secara luas.
