Pencarian

Menteri Dody Hanggodo Pantau Kesiapan Akses Kawasan Pemerintahan Papua Tengah di Nabire

Selasa, 11 Agustus 2026 • 20:12:12 WIB
Menteri Dody Hanggodo Pantau Kesiapan Akses Kawasan Pemerintahan Papua Tengah di Nabire
Menteri Dody Hanggodo Pantau Kesiapan Akses Kawasan Pemerintahan Papua Tengah di Nabire
JAKARTA - Kesiapan akses menuju kawasan inti pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire turut menjadi perhatian Kementerian Pekerjaan Umum di tengah progres pembangunan yang terus berjalan.

Direktorat Jenderal Cipta Karya melaporkan pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah sudah mencapai 36,90% per 9 Agustus 2026, dengan target seluruh bangunan fisik rampung Desember 2026.

Pekerjaan konstruksi dimulai 20 Oktober 2025, dikerjakan kontraktor PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO) dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar yang bersumber dari APBN.

"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.

Adapun jarak kawasan dari Bandar Udara Douw Aturure tercatat sekitar 15,5 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 30 menit menggunakan kendaraan roda empat, sedangkan dari pusat Kabupaten Nabire berjarak sekitar 28,5 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 60 menit.

Selain akses jalan, Kementerian PU turut menata lingkungan kawasan, mencakup gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta plambing dan elektrikal. Pekerjaan yang dimulai Desember 2025 ini sudah mencapai progres 25,34%, dengan kegiatan seperti penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, dan pengujian sand cone. Target penyelesaian penataan kawasan ditetapkan Desember 2026.

Pembangunan akses dan kawasan pemerintahan ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai bagian penting pembangunan nasional yang inklusif.

Hal ini juga selaras dengan PU 608, momentum Kementerian PU menghadirkan infrastruktur yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, termasuk di wilayah Papua.

Follow kepriline.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks