KEPULAUAN RIAU — Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mempertanyakan kinerja aparat keamanan atas maraknya pertambangan timah tanpa izin di Bangka Belitung. Ia menegaskan pemerintah telah menutup ribuan lubang tambang ilegal, namun mempertanyakan mengapa praktik tersebut bisa berjalan masif tanpa diketahui aparat.
Pertanyaan Kritis Presiden soal Fungsi Pangkat dan Jabatan
Dalam pidatonya di hadapan anggota MPR, Prabowo mengungkapkan kekesalannya terhadap ketidakmampuan aparat dalam mengawasi wilayah pertambangan. Ia menyoroti adanya sekitar 1.000 titik tambang ilegal yang beroperasi di Bangka Belitung hingga akhir tahun lalu.
"Akhir tahun lalu, kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang pejabat TNI dan Pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI ya, usut," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
Kepala Negara juga menyoroti ironi pemberian pangkat dan jabatan kepada aparat yang tidak diikuti dengan kinerja pengawasan yang memadai. "Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka mereka kalau nggak bisa tertibkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini," ujarnya.
Skala Kerusakan dan Target Penertiban Pertambangan Ilegal
Penutupan ribuan tambang ilegal tersebut merupakan bagian dari operasi besar-besaran yang dicanangkan pemerintah untuk memulihkan kerusakan lingkungan di wilayah penghasil timah terbesar di Indonesia itu. Bangka Belitung selama ini menjadi sorotan akibat kerusakan ekosistem laut dan darat yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan tanpa izin.
Perintah presiden ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memberantas praktik tambang ilegal yang melibatkan oknum aparat dan pejabat daerah. Langkah ini juga menjadi sinyal keras bagi jajaran TNI-Polri untuk melakukan pembersihan internal terhadap anggota yang terlibat atau membiarkan aktivitas pertambangan liar beroperasi.
Langkah Tindak Lanjut dan Dampak Penegakan Hukum
Dengan adanya perintah langsung dari presiden, Panglima TNI dan Kapolri kini memiliki mandat kuat untuk menindak tegas oknum pejabat yang terlibat. Pengusutan ini berpotensi membuka kasus besar yang melibatkan jaringan penambangan ilegal yang selama ini beroperasi di daerah tersebut.
Masyarakat dan pegiat lingkungan menyambut positif langkah tegas pemerintah ini. Mereka berharap pengusutan tidak berhenti pada penertiban lapangan, tetapi juga menjerat aktor intelektual dan pihak-pihak yang selama ini melindungi praktik tambang ilegal di Bangka Belitung.
