BATAM — BP Batam memastikan bahwa upaya Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menjalin silaturahmi dengan insan pers tidak dimaksudkan untuk membungkam ruang kritik. Langkah ini justru menjadi fondasi untuk membuka dialog yang lebih cair antara pemerintah dan media di era digital saat ini.
Ariastuty, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa komunikasi yang terbuka menjadi kunci agar informasi mengenai pembangunan di Batam dan Kepulauan Riau (Kepri) dapat diterima masyarakat secara utuh. Silaturahmi yang dibangun bukan sekadar ajang bertukar kabar, melainkan ruang untuk saling memahami tantangan masing-masing institusi.
Pemerintah Butuh Media Kritis, Bukan Sekadar Pujian
Menurut Ariastuty, hubungan yang semakin dekat antara pemerintah dan media akan memberikan ruang bagi keduanya untuk bertukar informasi dan menyampaikan masukan dari perspektif yang berbeda. Pemerintah tidak menutup diri terhadap koreksi, selama kritik tersebut dibangun di atas fondasi jurnalistik yang kuat.
“Kami tentu ingin media tetap kritis. Kritik itu penting. Tetapi kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat—ada verifikasi, ada konfirmasi, ada data, dan ada keberimbangan. Dengan begitu, kritik menjadi masukan yang konstruktif sekaligus memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat,” ujar Tuty, sapaan akrab Ariastuty.
Ia menegaskan bahwa BP Batam tidak membutuhkan media yang hanya menampilkan sisi positif pemerintahan. Sebaliknya, media yang independen dan profesional justru menjadi mitra penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan.
Konfirmasi Data Terbuka untuk Wartawan
Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses informasi yang memadai kepada wartawan. Li Claudia Chandra disebut menekankan agar setiap informasi yang belum lengkap atau membutuhkan penjelasan data, dapat langsung dikonfirmasikan kepada pihak BP Batam.
“Ibu Li Claudia menekankan bahwa apabila ada informasi yang belum lengkap, silakan dikonfirmasi kepada pemerintah. Kalau ada data yang perlu dijelaskan, kami siap memberikan penjelasan. Begitu juga kalau ada kritik dari media, tentu menjadi bahan yang kami dengarkan dan evaluasi,” katanya.
Pola komunikasi ini diharapkan mengubah kebiasaan lama di mana pemerintah dan media hanya bertemu saat terjadi persoalan. Dengan komunikasi yang dibangun sejak awal, kebijakan dapat dijelaskan secara komprehensif dan media dapat menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung.
Membangun Ekosistem Informasi Publik yang Sehat
Bagi Ariastuty, tujuan akhir dari silaturahmi ini bukan sekadar hubungan baik seremonial, melainkan terciptanya ekosistem informasi publik yang sehat. Dalam ekosistem tersebut, kritik disampaikan secara profesional, pemerintah terbuka memberikan penjelasan, dan masyarakat menjadi pihak yang paling diuntungkan.
“Kita ingin hubungan pemerintah dan media tidak hanya bertemu saat ada persoalan. Mari kita bangun komunikasi sejak awal. Pemerintah bisa menjelaskan kebijakan, media bisa menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat. Dari komunikasi seperti itu, banyak hal bisa kita pahami bersama,” tambahnya.
Komitmen ini sejalan dengan semangat yang terus didorong Wakil Kepala BP Batam untuk memperkuat silaturahmi dengan para pemimpin redaksi di Batam. Pemerintah berharap kemitraan strategis ini mampu menjaga kualitas informasi publik di tengah derasnya arus disinformasi.
