BATAM — Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5/2026), bukan sekadar peta jalan fiskal. Bagi Kepulauan Riau, provinsi yang menjadi gerbang utama lalu lintas ekspor-impor dan kawasan industri strategis, isi pidato itu berisi sejumlah arahan yang akan mengubah tata niaga komoditas hingga wajah birokrasi pelabuhan.
Salah satu poin paling krusial adalah pengaturan baru di sektor ekspor sumber daya alam. Presiden menegaskan komoditas seperti sawit, batu bara, dan ferro alloy ke depan hanya boleh diekspor melalui BUMN yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal. Langkah ini disebut untuk memotong rantai praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini merugikan negara.
Kebijakan ini langsung relevan dengan Kepri. Meski bukan penghasil sawit utama, Pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang kerap menjadi titik transit ekspor komoditas dari Sumatera. Pengawasan ketat di titik ini akan menentukan efektivitas kebijakan tersebut.
Presiden secara spesifik menyoroti Bea Cukai sebagai lembaga yang perlu memperbaiki kinerja agar tidak menghambat investasi. Di Kepri, Bea Cukai Batam menjadi salah satu instansi paling krusial karena mengatur lalu lintas barang di kawasan perdagangan bebas (FTZ).
Reformasi ini diharapkan mampu memangkas waktu pengurusan dokumen ekspor-impor yang kerap dikeluhkan pelaku industri. Pemerintah berjanji akan memperketat pengawasan sekaligus memangkas birokrasi rumit yang selama ini menjadi keluhan investor di Batam dan Bintan.
Pemerintah tidak hanya mengatur ekspor, tetapi juga mewajibkan hilirisasi. Komoditas seperti nikel, bauksit, dan batu bara harus diolah di dalam negeri sebelum diekspor. Bagi Kepri, kebijakan ini bisa menjadi peluang besar. Kawasan industri di Batam dan Bintan memiliki infrastruktur pengolahan yang bisa diperluas untuk menyerap bahan baku dari daerah lain.
“Hilirisasi penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat,” tegas Prabowo dalam pidatonya. Pemerintah juga mendorong bank-bank Himbara untuk lebih berpihak pada pelaku usaha kecil dan startup, bukan hanya perusahaan besar.
Di sektor pangan, Prabowo mengklaim produksi nasional berada di level tertinggi sepanjang sejarah. Cadangan beras pemerintah tercatat 5,3 juta ton per 10 Mei 2026. Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 62,4 juta penerima setiap hari, termasuk balita, ibu hamil, dan lansia.
Untuk Kepri, program MBG berarti jaminan pasokan pangan dari pusat harus lancar. Ketergantungan tinggi pada pasokan luar daerah membuat stabilitas distribusi menjadi kunci agar program ini berjalan tanpa hambatan.
Pemerintah juga menargetkan produksi listrik tenaga surya mencapai 100 GW dalam tiga tahun ke depan. Langkah ini untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Kepri, dengan potensi sinar matahari melimpah sepanjang tahun, dinilai cocok untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala besar, terutama di Pulau Batam dan sekitarnya.
Di akhir pidato, Prabowo mengingatkan pentingnya kritik dan pengawasan dari partai di luar pemerintahan, termasuk PDIP. Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan kontrol untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat.(*)