BATAM — Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan tren positif dengan angka capaian 7,04 persen secara year-on-year pada Triwulan I-2026. Realisasi ini mengukuhkan posisi Kepri sebagai provinsi dengan akselerasi ekonomi tercepat di Sumatera sekaligus menembus lima besar di tingkat nasional.
Sekda Provinsi Kepri, Misni, menyampaikan data tersebut saat membuka rapat koordinasi di Aula Bank Indonesia, Batam, Kamis (7/5/2026). Meski pertumbuhan melaju pesat, pemerintah daerah memberikan atensi khusus pada laju inflasi tahunan yang menyentuh angka 3,06 persen pada April 2026.
“Akselerasi pertumbuhan ekonomi kita adalah yang tercepat,” ujar Misni di hadapan peserta rapat.
Tantangan Logistik di Wilayah 98 Persen Lautan
Kondisi geografis Kepri yang didominasi oleh perairan menjadi faktor krusial dalam pengendalian harga. Misni menjelaskan bahwa rantai pasok logistik di wilayah kepulauan sangat bergantung pada kondisi cuaca, yang secara langsung berdampak pada stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi.
Sektor transportasi tercatat menjadi penyumbang inflasi utama dengan andil sebesar 2,44 persen. Kenaikan ini dipicu oleh fluktuasi tarif angkutan udara, transportasi laut, hingga penyesuaian harga bensin di lapangan.
Tingginya angka inflasi di sektor ini juga berbanding lurus dengan melonjaknya mobilitas masyarakat. Data menunjukkan terdapat 1,1 juta perjalanan wisatawan nusantara yang masuk ke wilayah Kepri sepanjang periode Januari hingga Maret 2026.
Ketimpangan Inflasi Batam dan Deflasi di Karimun
Data kewilayahan menunjukkan dinamika ekonomi yang berbeda antar kabupaten dan kota. Kota Batam mencatatkan angka inflasi tertinggi di tingkat provinsi dengan besaran 3,26 persen, yang dipicu oleh aktivitas ekonomi perkotaan yang padat.
Kondisi sebaliknya justru terjadi di Kabupaten Karimun. Wilayah ini mengalami deflasi bulanan sebesar minus 0,25 persen, yang menunjukkan adanya penurunan harga pada komoditas tertentu di pasar lokal setempat.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Kepri melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mulai memperkuat Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Fokus utama program ini adalah menjaga stabilitas harga komoditas ikan dan pangan olahan yang menjadi konsumsi utama masyarakat pesisir.
Pemerintah daerah kini tengah menggesa percepatan digitalisasi di berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Langkah ini diharapkan mampu memangkas biaya logistik yang selama ini menjadi kendala utama di wilayah kepulauan.
