KEPULAUAN RIAU — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Dalam struktur kepemimpinannya, Nanik didampingi dua wakil: Trenggono yang akan mengawasi dapur di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), serta Agustina Arumsari yang bertugas mengelola keuangan.
Moratorium Dapur Baru dan Pemangkasan Sasaran Penerima
Kebijakan efisiensi pertama yang ditempuh Nanik adalah moratorium atau penundaan pembukaan dapur baru. Saat ini, total dapur operasional yang terverifikasi mencapai 27.877 titik.
"Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru," ujar Nanik usai pelantikan.
Selain moratorium, BGN akan melakukan refocusing penerima manfaat. Nanik secara tegas menyatakan program MBG tidak akan lagi menyasar sekolah-sekolah dari kalangan ekonomi atas. "Rasanya tidak perlu ya, kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus," katanya.
Kontrol Kualitas dan Sidak Lapangan Jadi Prioritas
Alih-alih mengejar jumlah penerima, Nanik menekankan tahun 2026 adalah momentum untuk meningkatkan kualitas. BGN akan menggencarkan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan setiap dapur berjalan sesuai petunjuk teknis (juknis).
"Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas," tegas Nanik. Dapur-dapur yang ada akan dikelompokkan berdasarkan kapasitas produksi, mulai dari 1.000 hingga 3.000 penerima per hari.
Peran Wakil Kepala dalam Pengawasan Anggaran
Nanik menempatkan wakilnya, Agustina Arumsari, sebagai pengawal ketat penggunaan anggaran. Ia mengakui tidak akan mengambil keputusan terkait pengeluaran tanpa persetujuan Arumsari.
"Di sini saya ditemani Ibu Arumsari yang sehari-hari akan memelototi saya dalam hal keuangan. Dengan teliti, dengan benar. Saya tidak akan mengambil keputusan apa pun berkait pengeluaran duit bila Bu Sari tidak oke," ucap Nanik.
Sementara itu, Trenggono akan fokus membangun dan mengelola dapur di wilayah 3T serta kawasan yang belum terjangkau infrastruktur BGN. Langkah ini diharapkan memperluas akses gizi di daerah terisolasi tanpa harus membebani anggaran secara berlebihan.
