KEPULAUAN RIAU — Kritik tajam datang dari sejumlah media utama Vietnam. Mereka berpendapat bahwa penggunaan GBK, stadion berkapasitas raksasa, bertentangan dengan prinsip kesederajatan dalam kompetisi internasional. Dalam pandangan mereka, venue semacam itu bisa menjadi instrumen untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak seimbang, terutama jika dikaitkan dengan tekanan psikologis dari puluhan ribu suporter tuan rumah.
Media Vietnam juga menyoroti konsistensi penerapan regulasi FIFA dan badan olahraga regional. Mereka mengingatkan bahwa penentuan lokasi pertandingan seharusnya tidak dimanipulasi untuk kepentingan sepihak. "Keputusan venue tidak boleh menjadi instrumen untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak seimbang," tulis salah satu media, seperti dikutip dari artikel Obor Keadilan.
Mengapa Opsi GBK Jadi Sorotan Keras?
Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, sebelumnya menyatakan bahwa pembukaan opsi GBK dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas infrastruktur nasional. Namun, penjelasan ini dinilai belum cukup meredam kekhawatiran para kompetitor.
Bagi Vietnam, persoalan ini bukan sekadar soal stadion. Mereka melihatnya sebagai ancaman terhadap keseimbangan kompetisi di level regional. Dukungan suporter Indonesia yang luar biasa besar di GBK diyakini bisa menjadi "pemain ke-12" yang sulit diimbangi oleh tim lawan. Kritik ini menegaskan bahwa setiap keputusan terkait venue harus mempertimbangkan prinsip fairplay yang diakui secara universal.
Diplomasi Olahraga di Ujung Tanduk
Polemik ini memunculkan pertanyaan krusial: bagaimana Indonesia menyeimbangkan kepentingan domestik dengan tanggung jawab internasional? Sebagai tuan rumah, Indonesia berhak menggunakan infrastruktur terbaik yang dimiliki. Namun, kewajiban untuk memastikan kompetisi berjalan adil dan tanpa kesan manipulasi kondisi pertandingan juga tidak bisa diabaikan.
Ke depannya, diperlukan mekanisme konsultasi yang lebih transparan dengan badan olahraga internasional dan regional. Langkah ini penting tidak hanya untuk menjaga reputasi Indonesia sebagai penyelenggara kompetisi yang profesional, tetapi juga untuk membangun kepercayaan jangka panjang dengan negara-negara tetangga. Tanpa dialog yang terbuka, persepsi negatif terhadap integritas kompetisi berpotensi terus mengemuka dan merusak hubungan diplomasi olahraga di kawasan.
