KEPULAUAN RIAU — Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai langkah Danantara mengonsolidasikan laporan keuangan BUMN sebagai fondasi penting menuju standar pengelolaan sovereign wealth fund (SWF) global. Namun, ia mengingatkan bahwa komitmen transparansi tidak berhenti pada sekadar merilis dokumen.
Ketepatan Waktu dan Audit Independen Jadi Syarat
"Tentu kita apresiasi langkah Danantara yang akhirnya akan merilis laporan keuangan. Namun, kalau kita bicara soal komitmen transparansi tata kelola, merilis laporan saja belum cukup," ujar Dipo dalam wawancara telepon dari Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Menurut Dipo, transparansi yang baik diukur dari ketepatan waktu penyampaian laporan, kelengkapan informasi pengelolaan aset, serta proses audit oleh pihak independen. Ia menekankan bahwa konsolidasi data keuangan seluruh BUMN—dari Pertamina di sektor energi hingga BRI di perbankan—adalah langkah positif, tetapi harus diimbangi disiplin pelaporan.
"Ini langkah awal yang baik, tapi Danantara masih perlu membuktikan standar tata kelola yang lebih disiplin ke depannya," kata Dipo mengingatkan.
Proses Audit Masih Berjalan
Managing Director Stakeholder Management and Communications BPI Danantara, Rohan Hafas, dalam siaran resmi menyatakan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian 2025 saat ini masih dalam proses penyusunan sesuai tahapan audit. Laporan baru akan disampaikan setelah seluruh proses audit selesai, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Proses tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat kualitas pelaporan keuangan serta mendukung upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara," tulis Rohan dalam keterangannya.
Harapan Penguatan Pengawasan dan Nilai Tambah Negara
Dipo berharap konsistensi penerapan prinsip tata kelola yang baik dapat membangun kepercayaan publik dan investor terhadap Danantara sebagai lembaga pengelola investasi strategis nasional. Ia menilai sistem pelaporan yang terintegrasi bisa menjadi landasan pengawasan, efisiensi, dan penciptaan nilai tambah yang lebih besar bagi negara.
Keberlanjutan reformasi tata kelola serta peningkatan kualitas pelaporan keuangan, menurut Dipo, perlu terus diperkuat agar kredibilitas lembaga semakin kokoh. Dengan aset yang dikelola dari puluhan BUMN, mulai dari infrastruktur hingga jasa keuangan, tekanan untuk membuktikan standar global akan semakin besar.
