TANJUNGPINANG — BPS Kepulauan Riau memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 masih berjalan sesuai jadwal hingga batas akhir pendataan pada 31 Agustus 2026. Capaian 35 persen dalam 21 hari pertama dinilai masih on the track dengan target yang telah ditetapkan.
Petugas Baru Butuh Adaptasi Tiga Hari Pertama
Humas BPS Kepri Resa Surya Utama mengakui kendala teknis sempat muncul pada awal pelaksanaan sensus. Menurutnya, sejumlah petugas lapangan yang masih baru memerlukan waktu adaptasi terhadap ritme kerja dan penggunaan aplikasi pendataan.
"Paling kendala teknis kecil saja untuk tiga hari pertama, beberapa petugas sensus masih baru dan perlu penyesuaian ritme kerja, setelah lewat tiga hari sudah terbiasa," ujar Resa di Tanjungpinang, Selasa.
Ia menegaskan tidak ada penolakan berarti dari masyarakat terhadap kedatangan petugas sensus. Respons warga di Kepri dinilai cukup tinggi terhadap kegiatan nasional yang digelar setiap sepuluh tahun sekali ini.
Sasar Rumah Tangga hingga Pembuat Konten TikTok
Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menyasar usaha skala besar. BPS Kepri mencatat pendataan menjangkau rumah tangga yang berusaha dari rumah, pedagang keliling, hingga pelaku usaha digital seperti pembuat konten di TikTok dan platform lain yang menghasilkan pendapatan.
Dari direktori data BPS, ada sekitar 197 ribu unit usaha di Kepri yang perlu didata untuk mengetahui kondisi terkini jumlah usaha yang masih aktif beroperasi, mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga besar.
Dashboard Real-Time dan Aplikasi FASIH Jadi Andalan
BPS menyiapkan sejumlah inovasi untuk menjaga kualitas data. Salah satunya melalui dashboard monitoring yang memungkinkan pemantauan kinerja petugas lapangan secara real time. Selain itu, petugas menggunakan aplikasi berbasis digital bernama FASIH dalam proses pendataan.
"Dari aplikasi itu, kami dapat melihat capaian target pendataan sekaligus memantau kualitas data yang masuk dari lapangan," sebut Resa.
Ia mengimbau masyarakat yang belum didatangi petugas untuk bersabar dan menerima petugas dengan baik. Data yang diberikan harus jujur sesuai kebutuhan pendataan agar hasil sensus bisa dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya Kepri.
