BATAM — Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau resmi mengusulkan penyesuaian insentif bagi kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan ini menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki karakteristik geografis berbeda dengan daerah lain di Indonesia.
Biaya Distribusi di Kepulauan Lebih Mahal, Insentif Lama Dianggap Tak Sebanding
Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Victor Palimbong, menyebutkan standar biaya operasional yang berlaku saat ini tidak realistis jika diterapkan di wilayah kepulauan. Ia mengungkapkan telah menyampaikan langsung usulan ini kepada Wakil Menteri terkait.
“Kalau standar biayanya Rp1.000 per ompreng, tentu kami ingin lebih. Saya pernah mengusulkan kepada Ibu Wamen, untuk daerah 3T idealnya minimal Rp2.000 di wilayah kepulauan seperti di Kepri,” katanya saat dikonfirmasi di Batam, Senin.
Menurut Victor, distribusi MBG di Kepri tidak bisa disamakan dengan daerah yang memiliki akses darat mudah. Perjalanan antar pulau membutuhkan waktu, bahan bakar transportasi laut, dan tenaga ekstra yang tidak terukur dalam skema insentif sebelumnya.
Peran Kader Bukan Sekadar Antar Makanan, tapi Jaga Data Penerima
Victor menegaskan bahwa beban kerja TPK tidak berhenti pada pengantaran makanan ke rumah penerima. Kader juga bertanggung jawab melakukan verifikasi data penerima manfaat secara berkala, sebuah tugas yang kerap terhambat oleh perbedaan data antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Badan Gizi Nasional (BGN), dan TPK.
“Data kami by name by address. Di TPK itu diverifikasi dan setiap bulan kami lakukan verifikasi. Memang kadang ada kendala karena data antara SPPG, BGN dan TPK belum sama,” ujarnya.
Ketidakcocokan data ini berpotensi membuat bantuan tidak tepat sasaran. Karena itu, peran kader di lapangan menjadi penentu kelancaran program di tingkat keluarga.
74.550 Ibu dan Balita di Kepri Masuk Kategori Penerima 3B
Data per Mei 2026 mencatat jumlah penerima manfaat MBG kelompok 3B—ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—di Kepri mencapai 74.550 orang. Rinciannya, 5.247 ibu hamil, 13.302 ibu menyusui, dan 56.001 balita non-PAUD.
Kelompok ini membutuhkan penanganan gizi yang lebih spesifik dibandingkan anak usia sekolah. Victor menekankan bahwa tekstur dan komposisi makanan untuk balita tidak bisa disamakan dengan menu anak SD.
“Peran ahli gizi sangat penting karena untuk 3B ini sangat spesifik. Untuk tekstur saja sudah berbeda untuk yang dibutuhkan balita daripada untuk anak SD ke atas. Bukan hanya porsi yang disesuaikan namun gizi juga harus lebih disesuaikan,” katanya.
DASHAT Jadi Jalan Tengah untuk Tekan Biaya Logistik
Untuk mengatasi tingginya biaya distribusi di daerah kepulauan, BKKBN Kepri mengandalkan program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT). Program ini mendorong pemanfaatan pangan lokal sehingga kader tidak perlu mendatangkan bahan makanan dari luar pulau.
Langkah ini dinilai mampu menekan biaya operasional sekaligus memberdayakan masyarakat setempat. Dengan begitu, kualitas gizi penerima tetap terjaga tanpa membebani anggaran distribusi yang terus meningkat.
