Pemerintah Kota (Pemkot) Batam berencana membangun subpenyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan di Tanjung Banun, Pulau Rempang. Fasilitas ini diharapkan memangkas jarak tempuh nelayan dari Pulau Kasu dan Karas yang selama ini harus menempuh 40-50 kilometer untuk mendapatkan solar. Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Yudi Admajianto menyebut lokasi pembangunan berada di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tanjung Banun.
BATAM — Rencana pembangunan subpenyalur BBM bersubsidi di Tanjung Banun, Pulau Rempang, menjawab keluhan nelayan di wilayah Galang yang selama ini kesulitan mengakses solar setelah melaut. Saat ini, Batam baru memiliki dua SPBU nelayan yang berlokasi di Sekilak dan Setokok, sementara wilayah Galang yang terdiri dari banyak pulau belum memiliki fasilitas serupa.
Yudi Admajianto mengatakan bahwa dari sekitar 7.000 kapal nelayan kecil berukuran 0-5 GT yang difasilitasi penerbitan rekomendasi, baru 753 nelayan yang tercatat memiliki surat rekomendasi melalui aplikasi X-Star. Angka tersebut hanya sekitar 10 persen dari total data nelayan yang ada.
Jarak Tempuh 40-50 Kilometer Jadi Kendala Utama
Nelayan dari Pulau Kasu dan Pulau Karas harus menempuh perjalanan jauh untuk sekadar mengisi solar setelah kembali dari melaut. Jarak menuju titik penyalur bisa mencapai 40-50 kilometer, kondisi yang sangat memberatkan mengingat kapal mereka berukuran kecil.
"Persoalan BBM bersubsidi bagi nelayan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok. Akses menuju penyalur, kondisi geografis, sarana transportasi, serta kemudahan administrasi juga perlu menjadi perhatian," kata Yudi saat dihubungi di Batam, Minggu.
Dukungan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga
Rencana pembangunan fasilitas di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tanjung Banun ini mendapat dukungan dari BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga. Komite BPH Migas Fathul Nugroho menegaskan bahwa kehadiran subpenyalur menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU reguler maupun SPBU Kompak.
"Kehadiran subpenyalur diharapkan dapat mempermudah masyarakat, khususnya nelayan, dalam memperoleh BBM bersubsidi," ujarnya.
Fathul menambahkan, penetapan lembaga penyalur dalam surat rekomendasi juga diarahkan agar lokasinya lebih dekat dengan masyarakat penerima.
Kendala Modal Jadi Tantangan Pengelolaan
Meski mendapat dukungan regulasi, penyiapan fasilitas ini masih menghadapi kendala pembiayaan operasional. Apabila dikelola oleh Koperasi Nelayan Merah Putih setempat, keterbatasan modal menjadi tantangan utama.
"Pertamina hanya menyediakan BBM. Biaya pembangunan, tangki dan dispenser itu yang perlu pendanaan. Namun ini juga peluang kerja sama dengan pihak ketiga," ujar Yudi.
Pemkot Batam membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga untuk membiayai pembangunan infrastruktur penyalur, mengingat kebutuhan mendesak nelayan di wilayah kepulauan yang selama ini terhambat akses energi.
