Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Kepulauan Riau mencatat prevalensi stunting di wilayahnya turun ke angka 1,07 persen pada semester I 2026. Angka ini merupakan hasil pengukuran terhadap 63.037 balita, di mana 677 di antaranya masuk kategori stunting. Penurunan ini disebut sebagai hasil kerja kolektif Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Batam yang menggencarkan intervensi spesifik dan sensitif.
BATAM — Angka prevalensi stunting di Batam menunjukkan tren penurunan signifikan. Berdasarkan data terbaru Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, prevalensi stunting pada semester I 2026 tercatat 1,07 persen, turun tipis dibandingkan semester II 2025 yang berada di angka 1 persen dari 69.919 balita yang diukur.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Batam, Anggraini Nawang Wulan, menyebutkan bahwa capaian ini merupakan buah dari kolaborasi semua pihak. “Prevalensi di angka 1,07 persen adalah berkat kerja semua pihak. Penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi semua pihak yang tergabung dalam TPPS Batam,” ujarnya di Batam, Rabu.
Lonjakan Penurunan Drastis Sejak 2022
Jika melihat catatan historis, perbaikan angka stunting di Batam terjadi sangat cepat. Pada 2022, prevalensi masih menyentuh 15,2 persen. Angka tersebut berhasil ditekan menjadi 2,3 persen pada 2023 dan terus menyusut menjadi 1,28 persen pada 2024.
Meski tren menunjukkan perbaikan, Dinkes Batam tidak mengendurkan upaya. Fokus pendampingan kini diarahkan sejak dini, mulai dari remaja, ibu hamil, hingga anak di bawah lima tahun.
Dua Jurus Utama: Intervensi Spesifik dan Sensitif
Anggraini menjelaskan, strategi penanganan stunting di Batam bertumpu pada dua intervensi besar. Pertama, intervensi spesifik yang berkontribusi sekitar 30 persen. Langkah ini menyasar langsung pada pencegahan dan penanganan masalah gizi.
Sebelum kelahiran, intervensi diberikan melalui pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri dan konsumsi 90 tablet selama kehamilan. Ibu hamil dengan kekurangan energi kronis juga mendapat tambahan asupan gizi. Setelah kelahiran, upaya dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI (MP-ASI) untuk anak usia 6-23 bulan, serta imunisasi dasar lengkap.
“Setelah kelahiran, intervensi yang diberikan seperti pemberian ASI eksklusif bagi bayi berusia di bawah enam bulan, pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) untuk anak usia 6-23 bulan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, hingga penanganan balita gizi kurang dan gizi buruk,” jelas Anggraini.
Faktor di Luar Kesehatan Dominasi 70 Persen
Porsi lebih besar justru berada pada intervensi sensitif yang berkontribusi sekitar 70 persen. Intervensi ini menyasar faktor di luar layanan kesehatan langsung yang memengaruhi kualitas hidup keluarga.
Beberapa langkah prioritas meliputi jaminan akses air minum, sanitasi layak, pendampingan keluarga berisiko stunting, hingga pelayanan keluarga berencana (KB) pascapersalinan. Pemeriksaan kesehatan bagi pasangan usia subur juga menjadi perhatian dalam skema ini.
Anggraini menegaskan, penguatan kedua jenis intervensi tersebut dijalankan secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan angka prevalensi yang sudah turun tidak kembali naik dan tetap terjaga di masa mendatang.
