KEPULAUAN RIAU — Pernyataan itu disampaikan Maruli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Ia merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang disebut memberi izin prajurit membantu Polri menangani begal. Maruli langsung meluruskan persepsi yang berkembang di publik.
“Begal Jadi Takut karena Ada Tentara”
“Nggak juga lah, kita kan cuma cari... siapa yang urus begal? Nggak ada yang urus. Begal itu jadi takut karena ada tentara gitu loh bukan ngurus-ngurusin. Ada tentaranya di tempat situ karena ada begal ngelihat tentara, nggak jadi,” ujar Maruli.
Ia menegaskan TNI tidak memiliki instruksi khusus untuk operasi pemberantasan begal. Yang ada, lanjut dia, kehadiran prajurit di tengah masyarakat secara tidak langsung menekan niat pelaku kriminal. Bukan berarti tentara turun tangan menangkap atau memeriksa tersangka.
Prioritas TNI: Bangun Daerah 3T, Bukan Patroli Jalanan
Alih-alih mengurusi begal, Maruli menyebut pihaknya memprioritaskan keterlibatan dalam pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). TNI mengerjakan proyek-proyek yang tidak terjangkau kementerian karena nilai kontrak kecil tetapi ongkos logistiknya besar.
“Karena nilai project misalnya Rp 200 juta pekerjaannya di Pulau Nias gitu, mungkin sulit mencari apa yang mendapatkan projectnya, ya coba kita bantu,” kata Maruli. “Jadi bukannya project itu diambil duluan baru kita milih, nggak. Yang tidak bisa dilakukan baru kita lakukan.”
Mantan Komandan Paspampres itu menekankan TNI dalam posisi membantu pembangunan yang diusung pemerintah. Tenaga dan dedikasi tinggi menjadi modal utama, bukan anggaran besar.
Panglima TNI Izin, Kapuspen Pertegas Batas Kewenangan
Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas sebelumnya menyampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyetujui prajurit membantu Polri menangani begal. Namun, ia menegaskan tidak ada instruksi khusus untuk operasi pemberantasan.
“Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk operasi pemberantasan begal, namun menyetujui atau mengizinkan jajaran TNI untuk melakukannya dengan prinsip kehadiran prajurit di lapangan merupakan bagian dari upaya membantu Polri,” kata Nas, Rabu (27/5).
Menurut Nas, TNI tidak akan terlibat langsung dalam penangkapan, penindakan hukum, hingga proses pemeriksaan pelaku. Kehadiran tentara hanya sebatas memastikan masyarakat terlindungi dari aksi begal. Untuk menghindari tumpang tindih tugas dengan Polri, koordinasi di lapangan akan diperkuat.
“TNI dan Polri selalu berkoordinasi serta bersinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga pelaksanaannya tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku,” ujar Nas.
