BATAM — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengusulkan penerapan konsep tata ruang Finger Plan untuk Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai solusi mengendalikan laju migrasi penduduk yang kini menempati peringkat kedua tertinggi nasional. Usulan ini disampaikan dalam kunjungan kerja di Batam, Rabu, sebagai respons atas tekanan kependudukan yang mulai membebani infrastruktur dan daya dukung lingkungan di kota industri tersebut.
Bima menegaskan pengendalian pertumbuhan penduduk tidak bisa dilakukan dengan cara membatasi perpindahan penduduk karena berpotensi melanggar hak asasi manusia. "Pengendalian penduduk tidak bisa hanya melalui eksklusi karena rawan melanggar hak asasi manusia, tetapi harus dengan tata kota. Batam bisa mulai lebih dulu sebagai percontohan," kata Bima.
Apa Itu Konsep Finger Plan?
Finger Plan adalah strategi penataan ruang yang pertama kali diterapkan di Kopenhagen, Denmark. Konsep ini memprioritaskan pembangunan di sekitar jalan utama dan jalur transportasi publik, namun tetap mempertahankan kawasan resapan air dan hutan lindung.
Permukiman dalam konsep ini disebar di beberapa titik kota menyerupai bentuk jari, bukan terkonsentrasi di satu pusat kota. Tujuannya mencegah penumpukan penduduk dan tekanan berlebih pada infrastruktur di satu kawasan.
Batam: Laju Migrasi Tertinggi Kedua Nasional
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengungkapkan data terbaru dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Batam kini menempati peringkat kedua nasional dengan laju migrasi tertinggi setelah Bekasi.
"Kondisi ini sangat kontras dengan luas daratan Batam yang terbatas," kata Amsakar. Ia menjelaskan peningkatan jumlah penduduk mulai memberikan tekanan terhadap penyediaan air bersih, listrik, hingga layanan publik lainnya.
Risiko terhadap Iklim Investasi
Menurut Amsakar, apabila pertumbuhan penduduk tidak dikelola secara baik, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial. Dampaknya bisa mempengaruhi iklim investasi di Batam yang merupakan kawasan strategis nasional.
Batam memerlukan regulasi khusus di bidang administrasi kependudukan sebagai instrumen pengelolaan. "Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk tanpa mengurangi hak masyarakat sehingga keseimbangan antara pembangunan, pelayanan publik, dan iklim investasi tetap terjaga," ujarnya.
Langkah Selanjutnya: Workshop dan Sinkronisasi Data
Wamendagri mengusulkan konsep Finger Plan dibahas lebih lanjut melalui forum diskusi maupun workshop. Forum itu akan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para ahli tata ruang.
"Nanti Batam sebagai lokasi benchmarking untuk konsep ini," kata Bima. Selain itu, ia menegaskan pentingnya sinkronisasi administrasi kependudukan yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini guna mendukung pengelolaan pertumbuhan penduduk di daerah.
