BATAM — Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 Afiliasi Pedagang Valuta Asing (APVA) Indonesia di Hotel Sahid Vanilla Nagoya, Batam, Jumat (1/5/2026). Kehadiran organisasi ini dinilai krusial dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.
Munas bertajuk “Memperkuat Sinergi Industri KUPVA untuk Stabilitas Sistem Keuangan Nasional” tersebut dihadiri perwakilan Bank Indonesia, perbankan, serta pengurus DPD APVA se-Indonesia. Nyanyang menegaskan bahwa Kepri, sebagai daerah perbatasan, memiliki ketergantungan tinggi pada aktivitas ekonomi internasional.
Peran Strategis APVA Jaga Stabilitas Ekonomi Perbatasan
Nyanyang menyebut APVA bukan sekadar wadah komunikasi antar-pelaku usaha. Organisasi ini merupakan mitra strategis pemerintah dalam memastikan tata kelola usaha yang sehat, meningkatkan profesionalisme, serta menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“Kami memandang APVA memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kepri,” ujar Nyanyang.
Kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi poin utama agar industri Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) tetap kredibel. Hal ini berdampak langsung pada kepercayaan investor dan kelancaran transaksi keuangan di wilayah Kepulauan Riau.
Adaptasi Teknologi dan Pengawasan Transaksi Keuangan
Tantangan industri valuta asing ke depan dinilai semakin kompleks. Wagub menyoroti perkembangan teknologi digital, fluktuasi nilai tukar global, hingga tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin ketat dalam pengawasan transaksi keuangan.
“Kondisi ini menuntut seluruh pelaku usaha untuk terus beradaptasi dan berinovasi agar mampu bersaing sekaligus tetap patuh terhadap ketentuan yang berlaku,” jelas Nyanyang.
Melalui Munas ini, Pemprov Kepri berharap lahir rumusan strategis untuk memperkuat industri KUPVA. Fokus utamanya mencakup penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam layanan usaha.
Pencegahan Pencucian Uang dan Kedaulatan Rupiah
Ketua Umum APVA Indonesia Amat Tantoso menekankan peran vital organisasi dalam menjaga ekosistem keuangan nasional. Salah satu fokus utama APVA adalah mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang di sektor penukaran mata uang.
Selain fungsi pengawasan, APVA berkomitmen menjaga kedaulatan Rupiah sebagai mata uang resmi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjadi benteng pertahanan ekonomi, terutama di titik-titik pintu masuk mancanegara yang tersebar di Kepri.
Munas ke-8 ini juga menjadi momentum pemilihan kepengurusan baru APVA Indonesia masa bakti 2026–2030. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan komitmennya untuk terus mendukung iklim usaha yang kondusif serta memberikan kemudahan investasi di daerah.
Nyanyang berharap pengurus yang terpilih nantinya dapat bekerja lebih aktif. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kepulauan Riau.
