KARIMUN — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali mendorong pemerintah pusat agar status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ) di Kabupaten Karimun dan Pulau Bintan bisa menyeluruh, tidak lagi parsial seperti saat ini. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, kesetaraan kebijakan dengan Batam menjadi syarat utama agar investasi besar masuk ke dua wilayah tersebut.
Mengapa Status FTZ Parsial Dinilai Kurang Optimal?
Saat ini, status FTZ di Karimun dan Bintan hanya berlaku di kawasan tertentu. Kondisi ini dinilai belum cukup kuat untuk menarik investasi dalam skala besar seperti yang terjadi di Batam. Menurut Ansar, kekhawatiran akan kehilangan pendapatan jangka pendek justru menghambat kemajuan daerah.
“Kalau hanya melihat kehilangan pendapatan jangka pendek, kita tidak akan pernah maju. Yang harus dilihat adalah dampak gandanya,” ujar Ansar, Jumat (29/5/2025). Ia mencontohkan Batam sebagai kawasan bebas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menghidupkan UMKM.
Apa Dampak FTZ Penuh bagi Warga Karimun dan Bintan?
Jika status FTZ menyeluruh terealisasi, dampak langsung yang diharapkan adalah meningkatnya investasi. Hal ini akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Sektor industri dan UMKM juga diprediksi ikut menggeliat, seperti yang terjadi di Batam selama ini.
Ansar menilai Karimun dan Bintan memiliki potensi yang sama untuk berkembang jika mendapat perlakuan kebijakan setara. “Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Bandara Karimun Jadi Proyek Pendukung Utama
Selain FTZ, pembangunan Bandara Karimun menjadi salah satu proyek strategis yang terus diperjuangkan. Dalam waktu dekat, Gubernur Ansar berencana membawa Bupati Karimun bertemu langsung dengan Menteri Keuangan untuk membahas aspek teknis dan kebijakan terkait perubahan status FTZ.
Pertemuan itu juga akan membahas kelanjutan proyek bandara. “Deputi Bappenas sangat konsen terhadap penyelesaian Bandara Karimun. Pemerintah Provinsi sudah menyiapkan anggaran pembebasan lahan. Tinggal bagaimana kita bersama-sama menyelesaikan tahapan yang tersisa,” kata Ansar.
Tiga Faktor Kunci Agar Karimun Jadi Pusat Ekonomi Baru
Menurut Gubernur, ada tiga faktor utama yang harus berjalan beriringan agar Karimun menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pertama, status FTZ yang menyeluruh. Kedua, infrastruktur bandara yang memadai. Ketiga, kemudahan layanan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik.
Kombinasi tiga faktor ini dinilai akan menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan menarik bagi pelaku usaha nasional maupun internasional. “Kami terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar regulasi yang ada semakin mendukung percepatan pembangunan daerah,” tutup Ansar.
Kapan Status FTZ Karimun dan Bintan Bisa Direalisasikan?
Pemprov Kepri belum menyebutkan target waktu pasti realisasi FTZ menyeluruh untuk Karimun dan Bintan. Namun, Gubernur Ansar memastikan akan mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah pusat dalam waktu dekat untuk mempercepat proses tersebut.
