KEPULAUAN RIAU — Dalam sebuah pernyataan resmi yang disiarkan kantor kepresidenan, Aoun menegaskan bahwa tidak ada pihak asing yang berhak mengatur urusan dalam negeri Lebanon. “Bukan tugas Anda mencampuri urusan negara kami,” ujarnya, merujuk langsung pada tekanan politik dan militer yang selama ini dikendalikan oleh aktor-aktor pro-Teheran di Beirut.
Konteks Ketegangan: Dominasi Hizbullah dan Tekanan Iran
Kecaman ini muncul di tengah kebuntuan politik Lebanon yang berkepanjangan. Hizbullah, yang selama bertahun-tahun menjadi sekutu utama Iran di kawasan, menguasai sebagian besar poros kekuasaan di pemerintahan dan parlemen. Namun, pengaruh mereka mulai mendapat resistensi terbuka dari faksi yang mendukung kedaulatan penuh negara.
Presiden Aoun—yang bukan bagian dari kubu Hizbullah—secara eksplisit menyebut IRGC sebagai aktor yang kerap memaksakan kepentingan geopolitiknya di Lebanon. Ia menilai intervensi semacam itu telah memperparah krisis ekonomi dan politik yang melumpuhkan negeri tersebut sejak 2019.
Reaksi Diplomatik: Iran Bungkam, Hizbullah Belum Berkomentar
Hingga berita ini diturunkan, Teheran belum mengeluarkan tanggapan resmi. Sementara itu, juru bicara Hizbullah belum memberikan pernyataan apa pun terkait kecaman presiden. Pengamat menilai langkah Aoun merupakan sinyal bahwa pemerintahan sipil Lebanon mulai mengambil jarak dari poros perlawanan yang selama ini didikte oleh Iran.
“Ini bukan sekadar retorika. Ini pernyataan politik yang bisa mengubah peta aliansi di Lebanon,” kata seorang analis politik Timur Tengah dari Universitas Amerika Beirut, yang dihubungi secara terpisah.
Dampak ke Masa Depan Lebanon: Antara Kedaulatan dan Fragmentasi
Pernyataan Aoun berpotensi memicu perpecahan lebih dalam di parlemen. Sejumlah fraksi yang selama ini berseberangan dengan Hizbullah langsung mendukung sikap presiden. Namun, di sisi lain, kelompok pro-Iran masih menguasai persenjataan berat dan infrastruktur militer di luar kendali negara.
Langkah ini juga menjadi ujian bagi hubungan Lebanon dengan negara-negara Teluk, yang selama ini enggan memberikan bantuan karena dominasi Hizbullah. Jika konsolidasi politik berhasil, peluang pemulihan ekonomi melalui investasi asing bisa terbuka kembali.
