Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, menuntaskan proses verifikasi terhadap dua klaim lahan yang menjadi lokasi penyiapan pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih di Rempang. Langkah ini menjadi prasyarat administrasi penting sebelum proyek pendidikan yang masuk program prioritas nasional itu memasuki tahap konstruksi. Kepastian status lahan diharapkan mampu menghilangkan potensi sengketa di kawasan yang sebelumnya menjadi sorotan publik.
BATAM — BP Batam memastikan tahap verifikasi lapangan untuk dua bidang lahan di Rempang telah rampung. Kedua lahan tersebut akan digunakan sebagai titik awal pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih, sebuah program unggulan pemerintah pusat yang bertujuan menyetarakan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kawasan Rempang sendiri merupakan bagian dari pengembangan pariwisata dan industri strategis Batam, sehingga kepastian legalitas lahan menjadi fondasi utama agar proyek berjalan tanpa hambatan.
Status Lahan Jadi Titik Krusial Sebelum Groundbreaking
Proses verifikasi yang dilakukan BP Batam merupakan respons atas adanya potensi tumpang tindih kepemilikan lahan di wilayah tersebut. Dengan selesainya tahap ini, status dua lahan yang sempat menjadi polemik kini memiliki kejelasan hukum.
Langkah ini dinilai penting karena proyek sekolah tidak bisa dimulai sebelum status tanah dinyatakan clean and clear. Jika tidak, dikhawatirkan akan muncul konflik sosial di tengah masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup di sekitar area tersebut.
Dukungan Infrastruktur Mengikuti Setelah Lahan Pasti
Setelah verifikasi lahan tuntas, BP Batam selanjutnya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mematangkan desain dan kebutuhan teknis bangunan. Persiapan akses jalan menuju lokasi sekolah juga mulai diinventarisasi.
Pembangunan sekolah ini diharapkan tidak hanya menyediakan gedung belajar, tetapi juga menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru bagi warga Rempang. Kehadiran fasilitas pendidikan modern akan membuka lapangan kerja selama masa konstruksi dan mendorong usaha kecil di sekitarnya.
Masyarakat Batam, khususnya orang tua di wilayah Rempang dan sekitarnya, menaruh harapan besar pada hadirnya sekolah terintegrasi ini. Mereka menilai akses pendidikan berkualitas selama ini masih terkonsentrasi di pusat kota Batam.
BP Batam menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pembangunan hingga tuntas. Pihaknya juga membuka ruang dialog bagi warga yang masih memiliki keberatan terkait penggunaan lahan, selama prosesnya mengikuti koridor hukum yang berlaku.
